Artikel Kependudukan,Ketenagakerjaan,Kesempatan kerja dan Pengangguran

A.    KEPENDUDUKAN

Sepanjang abad masalah penduduk ini selalu menjadi pembicaraan. Bahkan dewasa ini masalah ini telah menjadi lebih hangat , berhubung dengan  pertambahan penduduk yang sangat cepat, sedang bahan makanan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk dan majunya kebudayaan.

Setiap negara harus mengetahui dengan pasti jumlah daripada penduduknya , terutama guna menentukan kebijaksanaaan ekonomi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan sosial.

Pada umumnya keinginan untuk mengetahui jumlah penduduk dengan tepat , ada berbagai alasan yang dikemukakan , yaitu alasan politik, alasan ekonomi dan alasan sosial.

1.     Masalah Akibat Angka Kelahiran.

Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukan bahwa penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang bertambah.

2.      Masalah akibat Angka Kematian

Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per 1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976. Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000 kelahiran yang menunjukan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66).

Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :

a)     Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.

b)     Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak (Balita).

c)     Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi Indonesia dimata dunia.

3.      Pemecahan masalah angka kelahiran dan kematian :

-         Kelahiran

Angka kelahiran perlu ditekan melalui :

a)     Partisipasi wanita dalam program KB.

b)     Tingkat pendidikan wan ita wanita mempengaruhi umur kawin pertama danpenggunaan kontrasepsi.

c)     Partisipasi dalam angkatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan fertilitas

d)     Peningkatan ekonomi dan sosial.

-         Kematian

Angka kematian perlu ditekan :

a)     Pelayanan kesehatan yang lebih baik.

b)     Peningkatan gizi keluarga.

c)     Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)

Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah :

a)     Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga

b)     Banyaknya beban tanggungan yang harus dipenuhi biaya hidupnya oleh sejumlah manusia produktif yang lebih sedikit akan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hayat hidup.

c)     Aspek pemenuhan gizi.

d)     Kemampuan ekonomi yang kurang dapat pula berakibat pada pemenuhan makanan yang dibutuhkan baik jumlah makanan (kuantitatif) sehingga dampak lebih lanjut adalah adanya rawan atau kurang gizi (malnutrition). Pada gilirannya nanti bila kekurangan gizi terutama pada usia muda ( 0 -5 tahun). Akan mengganggu perkembangan otak bahkan dapat terbelakang mental ( mental retardation ). Ini berarti mengurangi mutu SDM masa yang akan datang.

e)     Aspek Pendidikan

Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan kemampuan ekonomi semua termasuk orang tua. Apabila kemampuan ekonomi kurang mendukung maka fasilitas pendidikan juga sukar untuk dipenuhi yung mengakibatkan pada kualitas pendidikan tersebut kurang

f)      Lapangan Kerja

Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan lapangan kerja masa mendatang yang lebih luas. Hal ini merupakan bom waktu pencari kerja atau penyedia kerja. Apabila tidak dipersiapkan SDM nya dan lapangan kerja akan berdampak lebih buruk pada semua aspek kehidupan. Alternatif Pemecahan yang diperlukan :

a)      Pengendalian angka kelahiran melalui KB.

b)      Peningkatan masa pendidikan.

c)      Penundaaan usia perkawinan.

B.   KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,selama,dan stelah selesainya masa berhubungan kerja.

a)     Tenaga kerja ialah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang berpotensial dapat memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhannya sendiri ataupun orang lain.

b)     Pekerja atau buruh ialah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah baikberupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.

c)     Pemberi kerja ialah orang atau perseorangan/badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan.

1. Perbedaan Tenaga Kerja, Pekerja dan Angkatan Kerja

a)     Tenaga kerja adalah Setiap orang yang melakukan pekerjaan termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal. Misalnya:Wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.

b)     Pekerja adalah Mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan.

c)     Angkatan kerja adalah Jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu, yaitu semua orang yang mampu dan bersedia bekerja

2.       Klasifikasi Tenaga kerja :

-         Angkatan kerja :

a)       Golongan yang bekerja.

b)      Golongan yang menganggur/mencari.

-         Bukan angkatan kerja :

a)       Golongan yang bersekolah.

b)      Golongan yang mengurus rumah tangga.

c)       Golongan lain atau penerima pendapatan tidak tetap

C.  KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena:

a)     Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi.

b)     Sumber Daya Alam.

c)     Kewiraswastaan.

Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Ada pula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:

a)     Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja.

b)     Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja.

c)     Pengangguran.

Sumitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja menurut Sumitro diantaranya:

a)     Jumlah dan sebaran usia penduduk.

b)     Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda.

c)     Peranan kaum wanita dalam perekonomian.

d)     Pertambahan penduduk yang tinggi.

e)     Meningkatnya jaminan kesehatan.

D.  PENGAGGURAN

Orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya merupakan memiliki potensi yang sangat berharga di tinjau dari segi tenaga kerja, jika dapat di dayagunakan dengan baik, penduduk yang sangat banyak dan memiliki ketrampilan ini merupakan potensi yang berharga. Jumlah penduduk yang besar dan tidak memiliki ketrampilan ini adalah kerugiannya yang dapat menyebabkan pengangguran di mana – mana.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

A. Pengangguran menurut lama waktu kerja

a)       Pengangguran terbuka (open unemployment).

Tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

b)      Setengah pengangguran (under unemployment).

Tenaga kerja yang tidak kerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya pengangguran jenis ini yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c)       Pengangguran terselubung (disguised unemployment).

Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

B. Pengangguran menurut penyebab

a.       Pengangguran Struktural (Stuctural Unemployment).

Pengangguran yang di akibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.

b.      Pengangguran Siklus.

Pengguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian. Yang di sebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat.

c.       Pengangguran Musiman.

Pengangguran yang muncul akibat pergantian musim. Misalnya pergantian kusim tanam ke musim panen.

d.      Pengangguran Friksional, disebut juga Pengangguran Sukarela (Voluntary unemployment).

Pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pembeli kerja dan pencari kerja.

e.       Pengangguran Teknologi.

Pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

f.       Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment).

Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang kehidupan perekonomian / siklus ekonomi.

Cara untuk mengatasi pengangguran, yaitu :

a)     Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal.

b)     Pengelolaan permintaan masyarakat.

c)     Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

d)     Pertumbuhan ekonomi.

e)     Program pendidikan dan pelatihan kerja.

f)      Wiraswasta.

g)     Peningkatan mutu tenaga kerja.

h)     Latihan Kerja.

i)       Pemagangan.

j)       Perbaikan gizi dan kesehatan.

Sebab – sebab terjadinya pengangguran

a)     Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.

Maksudnya adalah kondisi dimana jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, karena kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

b)     Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.

Upah tenaga kerja tidak terdidik di sekitar pertanian cenderung lebih rendah daripada upah tenaga kerja yang sama diluar sektor pertanian. Dengan demikian, terjadi perbedaan mutu tenaga kerja antara sektor pertanian dan sektor yang lain.

c)     Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Besarnya kesempatan kerja belum tentu menjamin tidak terjadi pengangguran, karena belum tentu terjadi kesesuaian tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan yang tersedia.

d)     Adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.Dalam Repelita V, diperkirakan 47.5%-nya adalah tenaga kerja wanita.

e)     Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Antar Daerah Tidak Seimbang.

Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedang di daerah lain dapat terjadi sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja ke daerah lain, bahkan ke negara lain.

Dampak pengangguran terhadap perekonomian Indonesia

a)     Pendapat nasional riil (nyata) yang di capai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Oleh karena itu, kemakmuran yang di capai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

b)     Pajak yang harus di bayar dari masyarakat menurun sehingga dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang.

c)     Daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang – barang hasil produksi akan berkurang.

Usaha untuk mengatasi pengangguran

a)     Memperluas Kesempatan Kerja, Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi yang sudah ada, maupun dengan menambah kegiatan ekonomi yang baru. Menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo, usaha perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara:

-         Pengembangan industri.

-         Melalui berbagai proyek pekerjaan umum

Penurunan Angkatan Kerja.

Diantaranya dapat dilakukan dengan peningkatan program Wajib Belajar 9 Tahun bagi anak usia sekolah. Dalam rangka pemerataan tenaga kerja dan kesempatan kerja, perlu ditingkatkan berbagai langkah, antara lain:

A)   Pendayagunaan angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah/negara lain yang membutuhkan tenaga kerja.

B)    Pengembangan usaha kecil dan tradisional serta sektor informal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

C)    Pembinaan angkatan kerja usia muda, agar dapat mengisi tuntutan latar belakang pendidikan/kemampuan yang diperlukan.

Sistem Perekonomian Indonesia dan Global

Sistem perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Perekonomian terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timurlainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Sistem ekonomi tradisional

Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduanya.

Perekonomian pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Perekonomian pasar campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

Artikel Pendapatan Nasional,Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

                                           Joe Marlen Manupassa (23218514)

A.  Pendapatan Nasional Indonesia

Istilah “Pendapatan Nasional” dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit, “pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari national income. Dalam arti luas “pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk Domestik  Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP), Produk Nasional Netto (PNN) atau Net National Product (NNP), Pendapatan Perseorangan (PI), Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) atau merujuk ke Pendapatan nasional (PN) alias National Income (NI) .

Produk Domestik Bruto (PDB),  Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlahproduk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.

2.      Produk Nasional Bruto (GNP), Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun

R : “GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri”

3.      Produk Nasional Neto (NNP)/(NNI), (Net National Income),besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain.

R : “NNI = NNP – Pajak tidak langsung”

4.      Pendapatan Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement).

R : “NNP = GNP – Penyusutan”

5.      Pendapatan Perseorangan (PI)  juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.

R : “PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan sosial + Pajak perseorangan )”

6.      Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI), Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

R : “DI = PI – Pajak langsung”

B.   Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith adalah ahli ekonomi yang menulis buku “The Wealth of Nation” (kemakmuran suatu negara) yang sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal (bebas), yakni sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan “Laissez Faire, Laissez Passer”. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal (bebas), pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu:

Pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan output total.

Selanjutnya, pertumbuhan output yang berupa barang dan jasa dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja, jumlah persediaan barang.

Agar terjadi pertumbuhan output, sumber-sumber alam harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Sumber-sumber alam sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi, karena sumbersumber alam merupakan batas maksimum output jika sudah dimanfaatkan secara maksimum. Sumber-sumber alam mencapai batas maksimum apabila telah dikerjakan oleh tenaga kerja yang handal dengan menggunakan barang modal yang cukup..

Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

C.   Struktur Ekonomi

Istilah struktur biasa digunakan untuk menunjukkan susunan atau komposisi dari sesuatu, sehingga dapat di pahami bahwa struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian negara maupun daerah. Sektor yang dominan atau yang diandalkan dalam suatu perekonomian akan berada pada kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian negara maupun daerah.

Adapun yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau di andalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Ada dua jenis struktur ekonomi yang dikenal secara umum, antara lain dapat di uraikan sebagai berikut:

1.      Struktur Agraris - Struktur agraris merupakan struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduknya. Pada umumnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia disebut negara agraris dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional.

2.      Struktur Industri - Struktur industri merupakan dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Adapun beberapa negara yang memiliki struktur ini antara lain, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Itali, Jepang dan Kanada yang termasuk negara industri maju.

Artikel Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Joe Marlen Manupassa (23218514) I-EB01

A.  DISTRIBUSI PENDAPATAN

Distribusi Pendapatan adalah ketimpanganatau ketidakmeratanya pembagian hasilpembangunan suatu negara dikalangan penduduknya

Sadono Sukirno

1.      Distribusi Pendapatan Relatif Perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan penggolongan didasarkan kepada besarnya pendapatan yang diterima

2.       Distribusi Mutlak Presentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu

UKURAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

1.      Kriteria bank dunia

l Tinggi : bila 40% penduduk perpenghasilan terendah menerima < 12 % bagian pendapatan

l Sedang : bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% - 17% bagian pendapatan

 l Rendah : bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima > 17% bagian pendapatan 1

2.      Koefisien Gini

a.       Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

b.      Koefisien gini diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dari kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

B.   KEMISKINAN

Konsep Kemiskinan Kemiskinan  :

“Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum Michael P. Todaro => Kemiskinan absolute suatu konsep yang dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dan  Kemiskinan relative merupakan konsep kemiskinan yang bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.”

Konsep dasar tentang Ukuran Kemiskinan :

1.      Tingkat Konsumsi Beras Profesor Sayogyo , ahli sosiologi IPB, menggunakan tingkat konsumsi beras sebagai indicator kemiskinan

Jenis Kemiskinan	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180kg	270kg
Sangat Miskin	240kg	360kg
Miskin	320kg	480kg

2.       Garis Kemiskinan BPS BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari

Artikel Sejarah Perkembangan dan Perekonomian Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA #

JOE MARLEN MANUPASSA

1-EB01

UNIVERSITAS GUNADARMA

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Menurut Dumairy, Ahli ekonomi yang satu ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan. Dumairy menambahkan pendapatnya lagi bahwa perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun-temurun disuatu tempat.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain;

a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).  Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

 a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

1. Rencana lima tahun pertama

a. Disusun oleh perancang negara yang kemudian merupakan rencana ekonomi pemerintah saat itu.

b. Pada saat itu situasi makin tidak menentu sebagai akibat perasaan anti belanda yang kian meningkat dalam dalam persoalan irian barat yang berkelanjutan dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan belanda.

2. REPELITA

a. REPELITA di susun oleh bapenas dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat melalui diskusi-diskusi.

b. REPELITA yang merupakan suatu rencana indikatif yang meliputi jangka waktu lima tahun, diterjermahkan secara lebih lengkap dan terperinci dalam rencana tahunan.

c. Rencana tahunan tersebut dirumuskan secara terperinci sampai tingkat proyek-proyek berdasarkan prioritas sektoral, dengan sasaran biaya yang jelas yang tercermin dalam APBN.

d. REPELITA adalah penjabaran dari GHBN yang ditetapkan sendiri oleh rakyat melalui DPR.

ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

             Periodisasi Perekonomian Indonesia

1.     1945 – 1952 : Ekonomi perang dan gerilya. Ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk menghindari penggunaan oleh penjajah.

2.         1952 – 1959  : Pembangunan ekonomi nasional, ditandai dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi perusahaan-prusahaan asing.

3.     1959 – 1966 : Ekonomi terpimpin, di tandai dengan kebijakan negara yangt lebih berorientasi pd target-target politik jangka pendek dari pada orientasi pembangunan ekonomi. Politik menjadi panglima.

4.       1966 – 1973 : Ekonomi Demokrasi , ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan negara  yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, ekonomi menjadi panglima.

5.       1973 – 1980 : Ekonomi Bonansa Minyak (Oil Boom), ditandai dengan pertubuhan ekonomi yang cukup pesat dan pemerataan hasil pembangunan dan melimphanya  pendapatan devisa dari komoditas migas, industri subtitusi impor. Indonesia menjadi negara industri baru Asia.

6.      1980 – 1987 : Ekonomi Pasca Bonansa Minyak, meredupnya peranan migas dan lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial dan pemerataan. Masa keperihatinan.

7.     1987 – 1996 : Ekonomi Kerakyatan, adanya kesadaran  akan pentingnya  membangun unit-unit UKM & sektor  informal, besarnya hutang luar negeri.

8.      1996 – 2003 : Ekonomi Liberal, adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan  publik, liberalisasi perdagangan, komersialisasi sektor-sektor publik dan privatisasi BUMN.

9.          2003 – Sekarang : Ekonomi Desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah & pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional.